PENTINGNYA GENERASI HARI INI MEMPELAJARI, MENGERTI, MENGANALISIS, DAN MENGKRITISI SEJARAH BANGSANYA
 |
| Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini penulis. Seluruh isi dan pandangan dalam tulisan menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Simpul News. |
G30S/PKI 1965: Mengenang Sejarah, Menghargai Korban, Menjaga Persatuan Indonesia
LAMONGAN, — Sejarah bukan sekadar deretan tahun dan nama yang harus dihafal. Sejarah adalah denyut nadi perjalanan sebuah bangsa; rekam jejak bagaimana keputusan politik, benturan ideologi, dan tragedi kemanusiaan membentuk wajah Indonesia hari ini. (30/9)
Memasuki tanggal 30 September 2026, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada salah satu episode paling kelam dan kompleks dalam sejarahnya: Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Bagi generasi muda yang lahir jauh setelah peristiwa itu berlalu, momentum ini bukan tentang mengobarkan kebencian, melainkan sebuah panggilan untuk mempelajari, mengerti, menganalisis, dan mengkritisinya secara dewasa.
Generasi yang Tidak Mengalami Langsung
Lebih dari enam dekade telah berlalu sejak 1965. Generasi Z dan Alpha yang kini mengisi bangku sekolah dan universitas tidak pernah menghirup udara tegangnya politik Perang Dingin, tidak menyaksikan langsung aksi penculikan para perwira terbaik bangsa, dan tidak merasakan dampak traumatis dari kekerasan massal yang menyusul setelahnya.
Pengetahuan mereka tentang 1965 sepenuhnya merupakan hasil "pewarisan"—melalui buku teks, cerita guru, narasi keluarga, film, hingga algoritma media sosial. Di era informasi ini, di mana sejarah bisa ditulis dan dibingkai dari berbagai sudut pandang—termasuk dari sudut pandang penguasa di era tertentu—kemampuan berpikir kritis menjadi tameng utama.
“Generasi hari ini tidak mengalami langsung peristiwa sejarah. Mereka hanya membaca atau mendapatkan cerita dari berbagai sumber. Karena itu, sejarah tidak boleh ditelan mentah-mentah. Sejarah harus dipelajari, dimengerti, dianalisis, dan dikritisi berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas SAMI'AN, S.Hum., M.Pd.I., pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di MTs Muhammadiyah 20 Menongo, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur.
Menguji Kebenaran: Antara Fakta, Interpretasi, dan Arsip
Sami'an menekankan bahwa mengkritisinya sejarah bukan berarti tidak menghormati negara atau pahlawan. Justru, sikap kritis adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air.
Menurutnya, generasi muda harus diajarkan untuk memverifikasi informasi. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hingga kajian-kajian Komnas HAM menyediakan sumber primer yang memungkinkan siswa untuk membandingkan fakta dokumenter dengan interpretasi atau propaganda yang mungkin beredar.
“Anak-anak harus diajarkan untuk bertanya: sumbernya apa? Siapa yang menulis? Dalam situasi politik apa dokumen itu dibuat? Dan apakah ada perspektif lain yang bisa dibandingkan?” tambah Sami'an.
Mengenang Korban: Tujuh Pahlawan Revolusi dan Tragedi Kemanusiaan
Fakta sejarah yang tak terbantahkan dan harus selalu dihargai adalah gugurnya para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan G30S pada dini hari 1 Oktober 1965. Tujuh pahlawan yang ditemukan di sumur tua Lubang Buaya, Jakarta Timur, yakni:
1. Letnan Jenderal Ahmad Yani
2. Mayor Jenderal R. Suprapto
3. Mayor Jenderal M.T. Haryono
4. Mayor Jenderal S. Parman
5. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean
Serta keterlibatan tragis putri Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani, yang turut menjadi korban.
Namun, analisis sejarah yang utuh juga menuntut generasi muda untuk memahami bahwa tragedi 1965 tidak berhenti di Lubang Buaya. Peristiwa tersebut memicu pergeseran kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang diikuti oleh gelombang kekerasan, penangkapan, dan pembantaian massal pada periode 1965–1966. Komnas HAM mencatat bahwa rentetan peristiwa pasca-G30S tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yang korbannya tidak hanya mereka yang dituduh berafiliasi dengan PKI, tetapi juga keluarga dan keturunan yang mengalami diskriminasi sosial selama puluhan tahun.
Jawa Timur dan Jejak Sejarah Lokal
Bagi masyarakat Jawa Timur, termasuk Lamongan, refleksi 1965 memiliki resonansi yang dalam. Jawa Timur, bersama Jawa Tengah dan Bali, tercatat sebagai salah satu wilayah yang mengalami dampak kekerasan paling masif pada masa transisi 1965-1966.
“Mempelajari sejarah nasional harus dibarengi dengan memahami sejarah lokal. Ada kesaksian keluarga, arsip daerah, dan memori kolektif masyarakat di sekitar kita yang juga merupakan bagian dari puzzle sejarah bangsa ini,” ungkap Sami'an.
Pancasila: Hasil Kompromi Bangsa, Bukan Sekadar Hafalan
Di tengah kerawanan konflik ideologi yang meledak pada 1965, Sami'an menyoroti pentingnya kembali pada Pancasila. Ia mengingatkan bahwa Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah hasil dari perdebatan, kompromi, dan persatuan para pendiri bangsa.
“Pancasila adalah dasar negara dan falsafah kehidupan yang harus kita jaga. Perbedaan pendapat, kritik, dan perdebatan kebijakan adalah bumbu demokrasi. Tetapi, persatuan Indonesia dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan. Jangan sampai perbedaan tafsir sejarah atau politik membuat kita lupa bahwa kita sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.
Sejarah sebagai Cermin, Bukan Senjata
Menutup refleksi di tanggal 30 September 2026 ini, Sami'an berpesan agar sekolah dan keluarga tidak mewariskan api kebencian antargenerasi. Sejarah harus berfungsi sebagai cermin.
“Yang kita wariskan kepada anak-anak bukan kebencian, tetapi pelajaran. Kita menghormati korban, menghargai pahlawan, memahami penderitaan sesama manusia, dan mengambil pelajaran agar tragedi perebutan kekuasaan yang mengorbankan kemanusiaan tidak pernah terulang,” ujarnya.
Mempelajari sejarah bagi generasi hari ini adalah sebuah keberanian intelektual. Keberanian untuk membaca yang tersurat dan yang tersirat, keberanian untuk berempati pada semua korban tragedi bangsa, dan keberanian untuk merawat Indonesia agar tetap utuh dalam bingkai NKRI dan Pancasila.
Mengenang Sejarah. Menghargai Korban. Menjaga Persatuan Indonesia.