Musda VIII MUI Labuhanbatu Resmi Dibuka, Pemkab Dorong Sinergi Ulama dan Umaro
RANTAUPRAPAT, SimpulNews.com – Arah kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhanbatu lima tahun ke depan mulai ditentukan. Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII DP MUI Labuhanbatu masa khidmat 2026–2031 resmi dibuka, Sabtu (3/10/2026), di Gedung RPCC Rantauprapat.
Musda yang berlangsung hingga Minggu (4/10/2026) tersebut mengusung tema “Memantapkan Peran Majelis Ulama Indonesia sebagai Mitra Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam Mewujudkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar.”
Pembukaan dihadiri sejumlah unsur penting, di antaranya jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, pimpinan perguruan tinggi se-Labuhanbatu, pengurus MUI dari sembilan kecamatan, organisasi masyarakat Islam, serta perwakilan MUI Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Drs. H. Palit Muda Harahap, MA, bersama Bendahara MUI Sumut turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Bupati Labuhanbatu diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Abdi Jaya Pohan menegaskan pentingnya sinergi antara umaro dan ulama dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu.
Menurutnya, pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Masukan, saran dan pandangan ulama dibutuhkan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan memperhatikan kehidupan sosial dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.
“Bupati menyadari bahwa umaro dan ulama harus bersinergi. Pemerintah juga menyadari membutuhkan masukan dan saran dari para ulama,” ujar Abdi Jaya Pohan dalam sambutannya.
Ia juga menyinggung pentingnya perhatian bersama terhadap generasi muda, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.
Pesan menjauhi narkoba menjadi salah satu perhatian yang disampaikan. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong penguatan BMK sebagai bagian dari upaya mempersiapkan anak-anak muda Labuhanbatu agar memiliki kecakapan dalam menghadapi perkembangan kekinian.
“Jauhi narkoba. Pemerintah memperkuat BMK untuk mempersiapkan anak-anak muda kita agar cakap dalam menghadapi perkembangan kekinian,” katanya.
Abdi Jaya Pohan juga menyampaikan bahwa Pemkab Labuhanbatu memiliki fokus untuk terus melakukan penataan kota dan pembangunan daerah.
Dalam proses tersebut, keberadaan ulama diharapkan tidak hanya menjadi pembimbing umat, tetapi juga turut memberikan masukan kepada pemerintah.
“Fokus pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah menata kota Labuhanbatu. Kita berharap para ulama dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Labuhanbatu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MUI Labuhanbatu, Drs. H. Hamid Zahid, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang selama ini memberikan dukungan terhadap kegiatan MUI, termasuk dukungan dana hibah untuk operasional dakwah.
Hamid Zahid berharap kepemimpinan MUI periode mendatang tetap mampu menjaga sinergi dengan pemerintah daerah.
“Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Ketua MUI Labuhanbatu, diharapkan dapat terus bergandengan tangan dengan pemerintah daerah demi mewujudkan Labuhanbatu yang bersih dan bersinar—membangun desa, menata kota,” ujarnya.
Pesan tentang independensi ulama juga disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan DP MUI Labuhanbatu sekaligus Ketua MUI periode 2016–2021, Buya Darwis, Lc.
Ia menegaskan MUI merupakan wadah para ulama dan cendekiawan Muslim. Karena itu, pemimpin organisasi harus mampu menjadi panutan serta menjaga integritas. Ulama juga diingatkan untuk tetap menjaga independensi dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Drs. H. Palit Muda Harahap, MA, menegaskan dukungan MUI Sumut terhadap pelaksanaan Musda VIII MUI Labuhanbatu.
Ia menyebut dua fungsi utama MUI yang perlu terus diperkuat, yakni himayatul ummah, menjaga dan melindungi akidah umat Islam, serta shadiqul hukumah, menjadi mitra strategis pemerintah.
13 Suara Menentukan Ketua MUI Labuhanbatu
Musda VIII juga menjadi momentum menentukan ketua MUI Labuhanbatu periode 2026–2031.
Sebanyak 13 pemilik hak suara akan menentukan nakhoda baru organisasi tersebut, terdiri dari:
- 3 suara unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara demisioner;
- 1 suara Dewan Pertimbangan;
- 4 suara perwakilan MUI kecamatan; dan
- 5 suara perwakilan pesantren dan tokoh masyarakat.
Setelah seluruh rangkaian pembukaan dan sambutan, Pj. Sekda Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., secara resmi membuka Musda VIII DP MUI Kabupaten Labuhanbatu.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah ke-VIII Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu masa khidmat 2026–2031 secara resmi saya buka,” ucapnya.
Musda VIII diharapkan menjadi ruang musyawarah untuk memperkuat soliditas MUI, menjaga akidah umat, sekaligus mempererat sinergi ulama dan pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.
Jurnalis: Ros