Pemkab Bekasi Pastikan Layanan Kesehatan Lintas Daerah Tetap Jalan, Plt. Bupati dr. Asep Surya Atmaja Teken Kerja Sama dengan Pemprov Jabar

DEPOK, SimpulNews - Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat penanganan optimal, termasuk pasien dari luar daerah melalui skema layanan kesehatan lintas wilayah.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah se-Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Wali Kota Depok, Rabu 7/10/2026

Rapat penting tersebut membahas empat agenda strategis: penguatan layanan kesehatan, evaluasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), percepatan penurunan stunting, layanan bagi tenaga kerja nonformal, serta dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Kesehatan dengan Rumah Sakit se-Jawa Barat.
Tidak Ada Warga Ditolak Karena Beda KTP

Plt. Bupati dr. Asep Surya Atmaja menegaskan, kesepakatan lintas daerah ini adalah jawaban atas keluhan masyarakat yang sering terkendala saat berobat di luar domisili KTP.

"Kesepakatan lintas daerah ini diperlukan agar masyarakat tidak terkendala memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan penanganan di daerah lain. Prinsipnya, pasien dulu, administrasi menyusul," tegas dr. Asep.

Menurutnya, keterlibatan langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam skema ini menjadi kunci agar pelayanan kesehatan dapat diberikan tanpa membatasi wilayah asal pasien. Artinya, warga Bekasi yang sakit di Depok, Bandung, atau sebaliknya, tetap dilayani.
"Dengan ada provinsi sebagai jembatan, tidak ada lagi istilah ditolak karena KTP luar daerah. Kesehatan adalah hak dasar semua orang," tambahnya.

Dalam foto yang diabadikan, terlihat Plt. Bupati Bekasi menandatangani dokumen PKS bersama jajaran kepala daerah lainnya, mengenakan seragam putih dan ikat kepala khas Sunda berwarna biru.

Stunting Turun 5 Persen, Layanan Non-BPJS Juga Dijamin

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Arief Kurnia menjelaskan, pembahasan juga diarahkan pada penurunan prevalensi stunting serta angka kematian ibu dan balita.

Ia menyebut kabar baik, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi tahun ini mengalami penurunan sekitar lima persen berkat intervensi gizi dan pendampingan posyandu yang masif.

"Fokus kita tahun ini stunting turun, AKI dan angka kematian balita juga harus turun. Ini kerja kolaborasi," ujar dr. Arief.

Yang istimewa, kerja sama layanan kesehatan ini juga mencakup penanganan masyarakat dengan kondisi khusus yang belum ter-cover BPJS, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. serta pasien dengan kondisi darurat sosial lainnya. Pemkab Bekasi melalui RSUD Kabupaten Bekasi dan RSUD Cabangbungin siap menjadi garda terdepan.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Bekasi untuk mewujudkan pelayanan yang BerAKHLAK dan semangat Bangga Melayani Bangsa.

(Kepin)